Kepala Badan Keahlian DPR RI, Johnson Rajagukguk/Foto:Supardi/Iw

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Terbarukan (ET).

Demikian dikatakan Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk dalam Seminar Nasional “Urgensi Penyusunan UU tentang Energi Baru dan Terbarukan” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/01/2018).

Seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha, Presiden Komisaris Ametis Institute Ismail Zulkarnain, serta masyarakat dari seluruh elemen baik pakar maupun akademisi.

“Dengan melakukan seminar itu, kita akan bisa mendapatkan berbagai masukan, berbagai pemikiran dari para pakar dan juga tentu dari pihak-pihak tekait. Nah, nanti hasil seminar ini tentu akan kita olah menjadi sebuah naskah akademik dan akan kita tuangkan dalam naskah RUU,” kata Johnson.

Johnson menjelaskan, keterbatasan ketersediaan energi fosil yang sampai saat ini masih menjadi energi andalan di Indonesia, perlu adanya energi alternatif. Sesuai dengan amanah UU No. 30 tahun 2007, pemerintah wajib melaksanakan penyediaan energi yang dapat dilakukan, salah satunya melalui penyediaan energi baru dan terbarukan.

Untuk itu, kata Johnson, DPR mengupayakan agar RUU Energi Terbarukan dapat masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

“Ini memang harus didorong. Karena sampai sekarang belum ada di Prolegnas 2018. Untuk itu, kita betul-betul akan pastikan sudah ada konsepsinya, naskah akademiknya hingga ada  RUU-nya. Komisi VII sudah sepakat akan mengajukan usulan ini ke Badan Legislasi, supaya nanti ini menjadi prioritas juga di 2018,” komitmen Johnson.

Seperti diketahui, bahwa pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Terbarukan paling sedikit sebesar 23 persen dan pada tahun 2050 paling sedikit 31 persen. Sementara saat ini baru berperan sebesar 5 persen. (apr/sf)